Dedi Mulyadi paparkan capaian pembangunan Jawa Barat 2025.

INFO CIKARANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan capaian pembangunan dan kondisi keuangan daerah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun anggaran 2025.

Dalam pemaparannya kepada publik, Dedi menegaskan bahwa realisasi belanja pembangunan telah mencapai 100 persen, meski di sisi lain masih terdapat persoalan serius pada sektor pendapatan daerah.

Menurut Dedi, sejak awal perencanaan, target pendapatan daerah dipasang terlalu tinggi, sehingga meskipun realisasi pendapatan berhasil mencapai sekitar 94 persen, angka tersebut belum mampu sepenuhnya menutup kebutuhan belanja pembangunan yang telah direncanakan.

“Belanja pembangunan kita sudah tuntas. Tapi persoalannya ada di target pendapatan yang sejak awal terlalu optimistis,” ujar Dedi Mulyadi.

SiLPA Terkecil Sepanjang Sejarah

Kondisi tersebut berdampak langsung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data terakhir, sisa dana yang tersimpan di kas daerah hanya sekitar Rp504 ribu, angka yang dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dedi membandingkan kondisi tersebut dengan periode sebelumnya, di mana sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) biasanya masih berada di kisaran Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun pada akhir tahun anggaran.

“Ini mungkin salah satu SiLPA terkecil yang pernah terjadi di Jawa Barat,” ungkapnya.

Masih Ada Tunda Bayar Rp621 Miliar

Selain persoalan minimnya SiLPA, Gubernur Jawa Barat juga menyoroti adanya kewajiban pembayaran kegiatan pembangunan yang masih tertunda.

Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, nilai tunda bayar tersebut mencapai sekitar Rp621 miliar.

Meski demikian, Dedi memastikan kewajiban tersebut telah masuk dalam perencanaan pembayaran pada awal tahun 2026.

Ia menyebut, pada Januari 2026 diperkirakan akan masuk pendapatan sekitar Rp2 triliun ke kas daerah.

“Pendapatan di Januari ini kita perkirakan cukup besar, sehingga kewajiban-kewajiban yang tertunda bisa segera diselesaikan,” jelasnya.

Prioritas Belanja Rutin dan Pegawai

Dari dana yang masuk tersebut, sebagian besar akan dialokasikan untuk belanja rutin, di antaranya gaji pegawai, uang persediaan perangkat daerah, tunjangan penghasilan pegawai (TPP), serta pembayaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Setelah seluruh kewajiban rutin tersebut dipenuhi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkirakan masih tersisa dana sekitar Rp800 miliar yang dapat digunakan untuk melanjutkan pembayaran kegiatan pembangunan.

Sementara itu, posisi kas daerah pada awal Januari 2026 tercatat berada di kisaran Rp24 miliar.

Pembayaran Kegiatan Mulai 5 Januari

Dengan kondisi kas tersebut, Dedi Mulyadi optimistis sebagian kewajiban pembangunan dapat segera dibayarkan, bahkan mulai Senin, 5 Januari 2026.

Ia menilai, secara keseluruhan, tingkat realisasi pembangunan di Jawa Barat tergolong sangat tinggi.

Namun demikian, Dedi menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pendapatan daerah, agar ke depan tidak kembali terjadi ketimpangan antara target pendapatan dan realisasi di lapangan.

“Ke depan, perencanaan harus lebih realistis. Pembangunan berjalan baik, tapi pendapatan harus disesuaikan dengan kondisi riil,” pungkasnya.